Nazir Profesional Kunci Pengelolaan Wakaf Lebih Produktif

 

Aceh Besar -- Baitul Mal Aceh (BMA) mengajak nazir memproduktifkan aset wakaf dengan melakukan inovasi program dan memberikan nilai tambah terhadap harta wakaf, agar manfaatnya semakin luas dirasakan umat Islam.

Ajakan tersebut disampaikan Nazir Wakaf Baitul Mal Aceh (BMA) Sayed Muhammad Husen, saat menyampaikan materi Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf pada Pelatihan Peningkatan Kapasitas Nazir yang digelar atas kerjasama Dayah Raudhatul Mubarakah, BMA dan Penyuluh Agama di Kantor Camat Darul Imarah, Aceh Besar, Rabu, (9/11/2022). 

Sayed menjelaskan, wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan keinginan wakif guna keperluan ibadah, kemaslahatan mauquf alaih atau umum menurut syariat.

Pengembangan wakaf produktif mencakup bidang sosial, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan bisnis. “Nazir profesional kunci suksesnya adalah dengan mengelola dan mengembangkan wakaf produktif,” jelas Sayed kepada 50 peserta dari unsur kepala desa, penyuluh agama, PPAT, pimpinan dayah, imam masjid dan imam meunasah dari Kec Darul Imarah, Darul Kamal, Ingin Jaya, serta Simpang Tiga.  

Menurut dia, nazir profesional harus  amanah dan kompeten dalam mengelola dan mengembangkan wakaf. Nazir dapat berupa perorangan, organisasi, atau badan hukum. “Untuk ini, nazir harus mengikuti pelatihan dan sertifikasi kompetensi yang diselengarakan secara nasional,” ujarnya. 

Adapun tahapan pengelolaan wakaf produktif yaitu perencanaan, pendataan, pemetaan potensi, dan memasarkan program wakaf. Aspek lain dalam pengelolaan wakaf yaitu melengkapi legalitas wakaf, penyaluran peruntukan wakaf, pengadminitrasian, pengawasan terhadap harta wakaf, serta dan pelaporan.

Dia menerangkan, nazir dilarang menelantarkan harta wakaf, mengurangi dengan sengaja jumlah maupun nilai harta wakaf, memindah-tangankan atau mewariskan harta wakaf, serta menukar atau mengalihfungsikan harta wakaf.

“Pemberhentian nazir dapat dilakukan oleh BMA atau BMK jika telah berakhir periode masa jabatannya, berhenti atas permohonan sendiri, meninggal dunia, tidak melaksanakan kewajiban sebagai nazir, atau melakukan pelanggaran,” pungkasnya. 

Materi lainnya dalam pelatihan satu hari itu disampaikan Kasubbag Tata Usaha Kemenag Aceh Besar  H Khalid Wardana MSi dengan topik Kedudukan Wakaf Menurut Islam dan UU. Sementara topik Potensi Wakaf Sebagai Solusi Pemberdayaan Ekonomi Umat oleh utusan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Aceh Rahmawati  dan Peran penyuluh Agama dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Berwakaf dan Menjaga Aset Wakaf oleh Tgk Salman SHI MSh. (Zulfurqan)